Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
Sidang Paripurna Terbuka kembali digelar dengan pada Kamis (10/6) lalu. Dengan agenda utama Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2020. Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD tersebut dihadiri para Anggota Dewan dari seluruh fraksi yang ada. Nampak hadir Bupati Malang, Bapak H. Sanusi beserta Wakil Bupati, Bapak H. Didik Gatot Subroto. Selain itu juga turut hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta perwakilan Camat dan Forkopimda setempat. Sidang yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut berlangsung tertib dan khidmat.
Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPRD berterima kasih dan sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati, beserta para undangan atas kesediaannya menghadiri paripurna tersebut. Lebih lanjut Beliau mengajak peserta Sidang untuk turut menyimak Penyampaian PU Fraksi.
Mewakili Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Malang, Bapak Sudarman, S.Pd. dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang atas kesempatannya memaparkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten Malang.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati Malang beserta seluruh Perangkat Daerah yang telah bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang tentunya diharapkan dapat membantu realisasikan program kegiatan pemerintahan. Realisasi yang cukup tinggi tersebut dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.” Tutur anggota Fraksi Golkar tersebut.
Beliau tetap mendorong Bupati terus memacu kinerja Perangkat Daerah dalam upaya guna meningkatkan PAD. Beberapa hal menjadi catatan Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang
Pertama, apakah terlampauinya target (PAD) tersebut, sudah sesuai dengan data potensi yang terupdate. Kedua, meski ada efisiensi anggaran, namun diharapkan tidak mengesampingkan prioritas program-program pembangunan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Ketiga, fraksi-fraksi mengharapkan masyarakat dan Pemerintah solid saling bekerjasama melaksanakan protokol kesehatan guna memutus persebaran Covid-19.
Keempat, Aset Daerah yang selalu menjadi catatan BPK, Fraksi DPRD mengharapkan tetap mengedepankan tertib Administrasi pencatatannya dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kelima, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mempercepat proses sertifikasi tanah untuk mengamankan asset daerah;
Kemudian, keenam terkait pengembangan pariwisata di pantai selatan diharapkan didukung dengan pengembangan infrastruktur jalan. Perencanaan, desain dan prioritas destinasi wisata di Kabupaten Malang diupayakan untuk lebih terarah. Sehingga progress report-nya dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya prosentase peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tentunya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan dan terjaganya Lingkungan Hidup.
Selanjutnya fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang mengingatkan perihal raperda tentang Induk Pariwisata Kabupaten Malang sebagai guiden pelaksanaan program kepariwisataan Kabupaten Malang yang sampai hari ini belum selesai/belum disahkan.
Penulis : Staf Humas
Editor : Emy Andayanik
 - Dodik Prabowo.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
