Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan PU Atas Raperda Tentang Perubahan APBD 2019
Menindaklanjuti penyampaian raperda oleh Plh Bupati Malang, Fraksi-Fraksi DPRD menyampaikan PU (Pemandangan Umum) atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Selasa 30/7.
Pemadangan Umum Fraksi DPRD dilaksanakan secara bersama dan disampaikan oleh juru bicara Sih Puwaningtyas Tutik, SH dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam sambutnnya disampaikan bahwa struktur APBD seyogyanya menyajikan informasi tentang jumlah pendapatan dan penggunaan dana, sehingga informasi tentang kinerja yang dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya bisa tergambarkan dengan jelas.
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai, dengan menggunakan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur.
“ Kami mewakili Fraksi-fraksi akan menyampaikan saran, himbauan dan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang merupakan suara rakyat yang harus kami dengar untuk disampaikan, sehingga dapat dijadikan dalam pembahasannya nanti, “ tututnya.
Adapun pendapat, saran, himbauan dan tanggapan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut ;
- Perubahan APBD 2019 pada sisi pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar 4 Trilyun 1 Milyar 643 Juta 349 Ribu 85 Rupiah 32 Sen, bertambah menjadi 4 Trilyun 81 Milyar 1 Juta 670 Ribu 725 Rupiah 11 Sen atau bertambah sebesar 1,98%. Untuk peningkatan dari sisi Pendapatan Asli Daerah, diharapkan untuk terus dilakukan upaya-upaya optimalisasi sesuai dengan potensi baik melalui Intensifikasi maupun Ekstensifikasi pada Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah.
- Dari sisi Belanja Daerah terdapat kenaikan sebesar 6,96 %. Pada awal 2019 telah dianggarkan 4 Trilyun 180 Milyar 215 Juta 777 Ribu 694 Rupiah 84 Sen, bertambah menjadi 4 Trilyun 471 Milyar 68 Juta 61 Ribu 618 Rupiah 36 Sen. Dihimbau agar Perencanaan Belanja tersebut direncanakan dan direalisasikan secara efektif dan efisien dengan terus mendukung Tema Pembangunan Kabupaten Malang.
- Komitmen Akhir Tahun ini akan menyajikan Data Final Masyarakat Miskin untuk dipatuhi agar tahun depan penyaluran Dana Hibah maupun Bantuan Sosial tepat sasaran.
- Fraksi-Fraksi DPRD mengapresiasi pula tersedianya anggaran yang memadai untuk BOSDA pada jenjang Pendidikan SD SMP juga anggaran Kesehatan untuk masyarakat miskin. Sehingga diharapkan dapat meringankan beban Masyarakat Miskin.
- Terhadap tahapan Pilkada Tahun 2020 maupun pembiayaannya sudah dimulai Tahun 2019. Diharapkan Pilkada tersebut dapat terlaksana secara aman dan damai dengan didukung anggaran yang direncanakan secara efisien.
Pelaksanaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Hari Sasongko dan Wakil Ketua DPRD Ir. HM. Kholiq dan Unggul Nugroho, S.Si di hadiri Plh Bupati Malang Ir.Didik Budi Muljono, MT, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para Pejabat Pemerintah Kabupaten Malang. (a6)