Sejarah DPRD Kabupaten Malang

Sejarah DPRD Kabupaten Malang 

            Sejarah DPRD Kabupaten Malang beserta perannya tidak lepas dari sejarah perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah merupakan amanat UUD 1945 (pasal 18) yang telah diamandemen pada tahun 2002.

            Berdasarkan UUD 1945, kedudukan, peran dan fungsi DPRD diatur dalam :

1)      Undang – undang No 18 Tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Daerah :

  • Pasal 5 “Pemerintah Daerah terdiri Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah
  • Pasal 8 “Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah”.

2)      Undang – Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintah di Daerah

  •   Pasal 13 “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

3)      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

  • Pasal 14 ayat 1 “Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif”.

4)      Undang-Udnang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

  • Pasal 40 “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”
  • Pasal 41 “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”.

5)      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah maka pasca Agresi Militer kedua sampai dengan sekarang, tercatat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang adalah;

Selanjutnya dalam rangka pelakasanaan tugas, fungsi hak dan kewajiban DPRD Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.