Berita Terkini

Penyampaian Aspirasi
11-10-2018 09:41

Ribuan KTH Malang Selatan Tuntut Segera Laksanakan Program Perhutanan Sosial

Ribuan  KTH (Kelompok Tani Hutan) Malang selatan yang tergabung dalam gerakan masyarakat perhutanan sosial anti korupsi (GEMA PS) Rabu, 10 Oktober 2018 mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Malang, mereka menuntut untuk segera dilaksanakan salah satu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yakni Perhutanan Sosial.

Menurut Ketua Gema- PS Triyanto bahwa Perhutanan Sosial adalah salah satu program dari pusat yang merupakan implementasi Nawa Cita Joko Widodo-Yusuf Kalla, adapun tujuan program tersebut adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkkan sektor-sektor ekonomi demestik terutama masyarakat sekitar hutan sesuai dengan Peraturan Menteri P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani dan Peraturan Menteri P.83./MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

 “Namun demikian pelaksanaan program di lapangan mengalami kendala, kami sering diintimadasi oknum-oknum perhutani atau mafia hutan terutama setiap ada pelaksanaan tahapan program, “ terang Triyanto. Oleh sebab itu hari ini kami datang ke DPRD untuk mengajak menandatangani pakta integritas agar program berjalan lancar sehingga saling menghargai saling menghormati antara pihak-pihak yang berkepentingan, “Masyarakat cuma ingin mengelola lahan-lahan yang gundul di luar pengawasan Perum Perhutani, “ tambahnya.

Pertemuan Perwakilan Petani dengan Adm Perum Perhutani KPH Malang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. Hari Sasongko, pada prinsipnya Ketua DPRD mendukung program dari pusat pasalnya program tersebut bertujuan untuk kemakmuran rakyat. “ Seringkali sebuah program implementasinya di Lapangan berbeda, sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah, terkait hal ini kami sebatas menfasilitasi saja, “ tutur Ketua DPRD.

Sementara itu, Adm. KPH Perum Perhutani Malang Erik Alberto, S. Hut mengatakan bahwa pihaknya berpegang pada aturan yang ada, permasalahan yang ada harus  pilah dan diselesaikan satu demi satu. “Pada prinsipnya kami taat aturan, kami juga tidak ingin adanya konflik, “ tegasnya.

Di akhir pertemuan dilakukan penandatangan Pakta Integritas pelaksanaan Perhutanan Sosial bebas KKN antara Kordinator KTH Malang Raya Suwaji dengan Adm  KPH Perum Perhutani Malang Erik Alberto, S. Hut, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. Hari Sasongko disaksikan oleh perwakilan Polres Malang .(a6)