Berita Terkini

Penyampaian ASspirasi
24-09-2018 08:38

Ribuan GTT/PTT Gelar Aksi Damai dan Doa Bersama di Depan Gedung DPRD

Sekitar 1300 orang lebih Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) se- Kabupaten Malang Kamis 20 September 2018 menggelar aksi damai di depan gedung DPRD, mereka datang ke rumah rakyat dikarenakan dalam waktu dekat pemerintah akan melaksanakan Tes/rekrutmen CPNS umum sehingga menuntut untuk segera diangkat menjadi CPNS.

Selain menyampaikan aspirasi mereka juga menggelar doa bersama, dalam orasinya beberapa perwakilan GTT/PTT menyuarakan beberapa tututan antara lain;

1.       Selesaikan Tenaga Honorer Kategori 2 (non APBN/APBD) dengan segera mengesahkan revisi RUU ASN Nomor 5 Tahun 2014 .

2.       Tolak Paraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan Nomor 37 Tahun 2018.

3.       Tolak P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

4.       Sejahterakan GTT/PTT dengan SK Bupati dan Honor Daerah.  

“ Kami sudah mengabdikan tenaga dan pikiran kami secara maksimal gaji kami bisa dibelikan sabun, kerja kami sama dengan PNS, kami ingin status yang jelas, kami ingian hidup layak, sejahterakan kami !! demikian beberapa poster tututan yang mereka bawa. Menurut Kordinator lapangan Yuli bahwa aksi yang mereka lakukan bukan yang pertama kalinya dilakukan bahkan mereka pernah beberapa kali melakukan tuntutannya ke pusat namun nasib mereka sampai saat ini tetap sama.

Sementara itu Ketua Forum Honorer Ketegori 2 Indonesia Kabupaten Malang (KHK2I) Ari Susilo, S.Pd mengungkapkan bahwa keberadaan GTT/PTT kerap dipandang sebelah mata oleh pemerintah. “Kabijakan pemerintah yang dikelurakan dalam bidang pendidikan Cuma sebatas meningkatkan sarana/prasarana bukan pada pendidik khususnya kepada GTT/PTT, “ ungkapnya. “Gaji kami cuma  500 ribu kami telah lama mengabdi dan tidak ada penghargaan yang kami terima, “ tambahnya.

Kedatangan ribuan GTT/PTT diterima oleh Wakil Ketua DPRD Unggung Nugroho, S.Si Ketua Komisi I Drs. Dididk Gatot Subroto, Ketua Komisi II Kusmantoro Widodo, SH dan beberapa anggota dewan lainnya.

“Perjuangan kami telah maksimal, kami juga beberapa kali ke pusat, atas nama pribadi ;dan lembaga kami minta ma’af apabila belum bisa memenuhi keinginan GTT/PTT, “ tegas Unggul Nogroho. Hal senada diungkapkan poleh Ketua Komisi I Dididk Gatot Subroto, bahwa pihaknya kana terus mengawal tuntutan GTT/PTT Kami berharap adanya diskresi  dari pemerintah, minimal ada anggaran yang melekat pada OPD untuk kesejahteraan GTT/PTT, “ ujarnya.  (a6)