Berita Terkini

Sosialisasi e-LHKPN
14-08-2018 14:36

KPK Gelar Sosialisasi LHKPN Secara Online (e-LHKPN)

Bertempat di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kabupaten Malang Selasa, 14 Agustus 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar sosialisasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) secara online atau e-LHKPN kepada para wakil rakyat.

Kegiatan Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. Hari Sasongko, dalam sambutannya Ketua DPRD mengapresiasi positip atas dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi e-LHKPN oleh KPK, pasalnya sebagian besar anggota dewan masih belum melaporkan harta kekayaannya dikarenakan belum paham tata caranya.

Pemeriksaan e-LHKPN yang disampaikan kepada KPK secara online diharapkan Penyelenggara Negara dalam hal ini seluruh Anggota DPRD Kabupaten Malang bisa mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya, “ ujar Hari Sasongko.

Dalam kesempatan itu Tim KPK RI, Dian Widiarti menjadi narasumber/pemateri Sosialisasi e-LHKPN, Dian mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan itu sebagai bentuk penguatan pencegahan korupsi melalui LHKPN dan kepatuhan hukum bagi penyelenggara negara serta  adanya perubahan tata cara penyampaian LHKPN.

“ Berdasarkan peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), maka setiap penyelenggara negara sudah dapat melakukan penyampaian LHKPN secara online (e-LHKPN), “ jelasnya. “Kami melaksanakan sosialisasi keliling Indonesia secara acak berdasarkan kepatuhan dan data yang masuk KPK, kebetulan beberapa hari ini melaksanakannnya di wilayah Jawa Timur, “ tambahnya.

Disampaikannya bahwa berdasarkan peraturan KPK yang baru terdapat beberapa perubahan diantaranya LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret, sedangkan bagi anggota dewan yang belum pernah melaporkan dapat memilih laporan khusus per tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya dia juga mengingatkan bahwa LHKPN merupakan salah satu sarat menjadi caleg  (calon legislatif) dan pelantikan saat terpilih menjadi wakil rakyat.

Para anggota dewan nampak antusias dengan materi yang disampaikan, terbukti banyak pertanyaan yang  disampaikan, dalam kesempatan itu selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, juga diiuti oleh Sekretaris DPRD beserta pejabat struktural lainnya serta perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Malang. (a6)