Berita Terkini

Rapat Paripurna Terbuka
08-06-2018 15:13

Fraksi-Fraksi DPRD Apresiasi Kabupaten Malang Dapat WTP

Agenda Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Malang Jum’at 8 Juni 2018 adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten  Malang Tahun Anggaran 2017, dalam kesempatan tersebut Rahmad Kartala dari Fraksi Gerindra menyampaikan  Pemandangan Umum Fraksi-fraksi secara bersama.

Selain memberikan beberapa catatan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Fraksi-Fraksi DPRD juga  meng-apresiasi positip karena Kabupaten Malang untuk yang ke-empat kalinya memperoleh penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. “kita bersama sebagai warga masyarakat Kabupaten Malang tentunya sangat bersyukur atas diraihnya penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Malang  untuk yang keempat kalinya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas peran serta dalam mewujudkannya. Semoga apa yang telah  kita capai senantiasa menjadi penyemangat dan pendorong untuk mempertahankan dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Malang, “ tutur Rahmat Kartala.

Meskipun Kabupaten Malang berhasil meraih opini WTP, tentunya masih ada beberapa temuan atau catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk itu kami mengharapkan segera ditindaklanjuti sebagaimana rekomendasi BPK dan dimohon agar laporan perkembangan (progress report) disampaikan kepada DPRD, “ tambahnya.

Selain itu, ada beberapa catatan yang disampaiakan terkait tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah antara lain;

1.       Pendapatan dan Belanja Daerah Pos, Belanja Hibah dan Bagi Hasil Pendapatan lainnya hanya menyebutkan realisasi anggaran beserta prosentasenya namun tidak menyebutkan anggaran juga target yang harus dicapai;

2.       Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah realisasinya melebihi 100 % dikarenakan peningkatan penerimaan bunga deposito dan pendapatan dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), farks-fraksi minta penjelasan berapa besaran Pendapatan dari pengelolaan BLUD tersebut.

3.       Perencanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah selalu ditekankan untuk menentukan prioritas dengan anggaran yang efektif efisien, namun masih terdapat SILPA cukup tinggi yaitu sebesar 292 Milyar 53 Juta 723 Ribu 947 Rupiah 41 Sen;

4.       kebutuhan pelayanan Dasar masyarakat dalam hal pelayanan pendidikan, kesehatan, tetap menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Malang;

5.       Program-program penanggulangan kemiskinan serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberian fasilitas berupa pelatihan, pemberian bantuan modal hingga pendampingan secara berkelanjutan untuk usaha kecil menengah;

6.       Setiap perubahan pada nilai Aset diharapkan tetap mengedepankan tertib Administrasi pencatatannya dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bupati diharapkan pula untuk terus melakukan evaluasi terkait perencanaan pengelolaan aset-aset daerah serta selalu menjaga Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;

7.       Terkait dengan pengembangan pariwisata, dengan mulai dikenalnya beberapa obyek wisata baru khususnya di pesisir pantai selatan diharapkan didukung dengan prasarana jalan dan  terus dilakukan peningkatan infrastruktur namun tetap mendorong peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Perencanaan serta desain kepariwisataan di Kabupaten Malang diupayakan untuk lebih terarah.

Setelah disampaiakan PU Fraksi,  akan disampaiakan Jawaban atau tanggapan Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten  Malang Tahun Anggaran 2017  dalam rapat paripurna selanjutnya. (a6)