Berita Terkini

Sosialisasi PP 87 Tahun 2016
06-04-2018 10:43

Penandatanganan Pakta Integritas Tolak Pungli, Dapat Apresiasi Positip dari Satgas Saber Pungli Pusat. Pertama Di Indonesia, Akan Dijadikan Contoh Untuk Daerah Lain

Bertempat di Pendopo Agung, Pemerintah Kabupaten Malang Kamis 5 April 2018 menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor  87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Kegiatan dibuka oleh Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna, dihadiri oleh Satgas Saber Pungli Pusat Irjen M. Ghufron sekaligus sebagai pemateri, Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. Hari Sasongko, Wakil Ketua DPRD Ir. HM. Kholiq, Unggul Nugroho beserta Ketua Alat Kelangkapan dan Fraksi-Fraksi DPRD, selain itu juga dihadiri Wakil Bupati Drs. HM. Sanusi, MM,  Forpimda, Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Malang, Tim Saber Pungli se-Bakorwil Malang, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah  Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Malang, perwakilan dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Dirut BUMD, serta beberapa pimpinan perbankan.

Sebelum disampaikannya materi, dilaksanakan penandatangan pakta integritas menolak pungli oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Camat Tajinan, serta Kades Simojayan Kecamatan Ampelgading. Hal ini menjadi spesial, pasalnya mendapatkan perhatian khusus dan apresiasi positip dari Satgas Saber Pungli Pusat. “Penandatangan Pakta Integritas menolak pungli hari ini merupakan pertama kalinya di Indonesia, saya akan jadikan percontohan untuk daerah yang lain, “ tutur Irjen M. Ghufron.

Sementara itu, dalam paparannya Irjen M. Ghufron menjelaskan gambaran umum tentang pungli, “ Pungli memang bukan istilah hukum saat ini hanya merupakan istilah sosial di masyarakat, namun pungli dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, apabila dibiarkan bahayanya lebih dahsat dari korupsi, “ paparnya. Oleh sebab itu Presiden membentuk Satgas Saber Pungli yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016.

Selanjutnya dia menekankan perlu adannya komitmen bersama disertai profesionalisme dan integritas yang tinggi bagi para pelaku di lapangan khususnya dalam pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas bagi inspektur dalam rangka memberantas pungli,  sehingga dapat  tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan efisien.  

Setelah disampaikannya materi, acara dilanjutkan dengan dialog yang diapandu oleh moderator Slamet Efendi dari Devisi Humas Mabes Polri, dalam sesi itu Ketua Komisi III  Muslimin, S.Pd memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan seputar pungli. (a6)