Berita Terkini

Rapat Paripurna Terbuka
14-02-2018 08:47

Fraksi-Fraksi DPRD Sepakat Terhadap Perubahan Dua Raperda

Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Selasa 13 Februari 2017 adalah penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi, dalam kesemapatan itu pada prinsipnya Fraksi-Fraksi DPRD sepakat terhadap perubahan dua Rapaerda yang disampaikan oleh Bupati Malang dalam rapat paripurna sebelumnya.

Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Hari Sasongko sementara itu Bupati Malang berhalangan hadir dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Bupati Drs. HM. Sanusi, MM. Penyampaian PU disampaikan oleh Juru Bicara Kuncoro, SH yang berasal dari Fraksi PKB.

Sesuai kesepakatan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Demokrat-Hanura DPRD Kabupaten Malang, maka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD disampaikan secara ”bersama”.

Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disampaikan bahwa beberapa perubahan yang meliputi ;

1.    Penghapusan Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2.    Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan;

3.    Perubahan asas pelayanan administrasi kependudukan dari asas peristiwa menjadi asas domisili;

4.    Pelaporan Kelahiran di atas 60 hari tidak diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

5.    Pelaporan Kematian oleh Rukun Tetangga;

6.    Pengakuan dan Pengesahan anak;

7.    Pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan;

8.    Pemberlakukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang kita ketahui bersama telah diberlakukan di seluruh Indonesia;

9.    Pemberlakuan Kartu Indentitas Anak;

10. Percepatan cakupan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran; dan

11. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

“ Setelah mencermatri penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Bupati, secara prinsip kami sepakat dengan perubahan yang diajukan. Yang perlu digarisbawahi adalah penerbitan dokumen kependudukan agar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, “ kata Kuncoro

Sementara itu terhadap  Perubahan Atas Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi-Fraksi juga sepakat dengan Bupati, karena ketentuan ini merupakan amanat dari Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Selanjutnya Fraksi-Fraksi juga menilai bahwa kedua raperda perubahan tersebut  secara teknis dan yuridis, layak untuk dibahas pada tingkat pembahasan berikutnya sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam  Perundang-undangan dan  Peraturan Tata Tertib DPRD. (a6)