Berita Terkini

Rapat Paripurna Terbuka
08-02-2018 08:38

Bupati Malang Sampaikan Dua Raperda Perubahan

Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna Rabu 7 Februari 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD, menyampaikan 2 (dua ) Perubahan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), yakni ;

1.       Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan

2.       Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor       9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kegiatan Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Drs. Hari Sasongko didampingi wakil ketua, dihadiri oleh Anggota DPRD, Wakil Bupati, Forkopimda kepala OPD dan Camat se Kabupaten Malang.

Dalam Nota Penjelasannya Bupati Malang menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah, pasalnya kedua Raperda tersebut merupakan amanat Keputusan DPRD Nomor: 188.4/58/KPTS/35.07.040/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, sebagai tindak lanjut rapat koordinasi antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda Kabupaten Malang.

Adapun penjelasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan parubahan menyesuaikan denga regulasi dan norma hukum antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Selanjutnya melalui Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintahan di bidang kependudukan, khususnya kepada aparatur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat, Lurah, Kepala  Desa sampai dengan tingkat RW dan RT.

Sementara itu, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan bahwa hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindak lanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2016 serta keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Diakhir sambutannya Bupati Malang minta saran dan masukan dari Dewan untuk menyempurnakan dua Raperda tersebut, ” Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan dari     Dewan yang terhormat demi kesempurnaan raperda ini selanjutnya pembahasannya diharapkan dapat berjalan dengan lancar, ” ucap Bupati. (a6)