Berita Terkini

Rapat Paripurna Terbuka
16-11-2017 10:12

Eksekutif Ajukan Dua Raperda

Agenda Rapat Rapat Paripurna DPRD  Kabupaten Malang Rabu 15/11 adalah penyampaian Reperda yang berasal dari Eksekutif, dalam kesempatan itu yang diajukan adalah dua Raperda, yakni  Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang.

Wakil Bupati Malang Drs. HM Sanusi, MM menyampaikan penjelasan mewakili Bupati Malang yang berhalangan hadir, disampaikan bahwa kedua Raperda tersebut  sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.

Terkait dengan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disampaikan hal tersebut bedasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4817 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan agar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk dicabut.

Selanjutnya agar tidak terjadi kekosongan hukum, dalam kesempatan pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sekaligus dalam Peraturan Daerah tersebut mencabut Peraturan Daerah Nomor 3  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang merupakan tindak lanjut atas pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, “ tutur Wakil Bupati

Terkait tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, disampiakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, perlu untuk disesuaikan, dan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188/39.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Malang, disebutkan agar Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD Kabupaten Malang melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang.

Selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD Kedua Raperda tersebut akan mendapatkan tanggapan saran dan masukan dari DPRD, untuk agenda Rapat Paripurna selanjutnya akan disampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. (a6)