Berita Terkini

Kunjungan Kerja Komisi A
01-11-2017 12:34

Perlunya Inventarisasi Asset Untuk Menata Kota Kepanjen

Komisi A DPRD Kabupaten Malang Selasa 31/10 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kelurahan Kepanjen yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Ibu Kota, kegiatan dimaksud bertujuan untuk  monitoring pelaksanaan pemerintahan kelurahan pelayanan masyarakat dan inventarisasi asset milik pemerintah Kabupaten Malang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Kota Kepanjen telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Malang, hal ini membawa konsekwensi terhadap perubahan Tata Ruang Wilayah, sehingga diperlukan adanya inventarisasi asset untuk menata kota sesuai dengan tata ruang dan peruntukannya. Di wilayah Kota Kepanjen sendiri terdiri dari 4 (empat) kelurahan yakni Kelurahan kepanjen, Kelurahan Ardirejo, Kelurahan Cepokomulyo dan Kelurahan Penarukan.

Kegiatan dewan saat itu  difokuskan di Kelurahan Kepanjen, pasalnya Kelurahan Kepanjen merupakan jantung kota berbagai fasilitas umum berada di dalamnya seperti pasar dan pusat pertokoan. Ketua Komisi A Drs. Dididk Gatot Subroto menuturkan yang perlu segera diinventarisir oleh Kelurahan adalah Pasar Kepanjen dan jalan-jalan utama  karena pasar merupakan salah satu obyek penilaian piala adipura serta prioritas tata ruang dalam bidang  Pekerjaan Umum (PU) Ciptakarya dan Binamarga. “Kami berharap Lurah Kepanjen segera  inventaris asset-asset pemerintah serta permasalahannya, selanjutnya diserahkan ke Komisi untuk ditindaklanjuti bersama dengan dinas terkait, “  tuturnya.

 Lurah Kepanjen Sugeng, SE menyambut baik saran dari Komisi A  dalam waktu dekan akan segera dilaksanakan, pada kesempatan itu dia juga menyampaikan beberapa program yang mulai dilakukan yakni menata dan menbuat kampung warna-warni seperti yang ada di Kota Malang serta menunjang program pariwisata dengan menata sungai molek untuk dijadikan obyek wisata lebih lanjut dia juga berkeluh kesah tentang kondisi kantor kelurahan yang kondisinya dirasakan sempit perlu adanya renovasi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. (a6)