Berita Terkini

Rapat Paripurna Terbuka
31-10-2017 15:17

PU Fraksi Tentang RAPBD 2018 Ditanggapi Bupati

Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Tentang RAPBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 ditanggapi oleh Bupati dalam Rapat Paripurna Selasa 31 Oktober 2017, dalam kesempatan ini Jawaban dan atau tanggapan Bupati disampaiakan oleh Wakil Bupati Malang Drs. HM. Sanusi, MM, karena pada saat kegiatan dilaksanakan Bupati Malang DR. H. Rendra Kresna berhalanagan hadir.

Dalam agenda Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati mengatakan bahwa memang masih ada kesenjangan dengan ketersediaan anggaran untuk dialokasikan guna pendanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan; Oleh karena itu adanya masukan, saran dan pendapat dari DPRD Kabupaten Malang selalu menjadi pertimbangan untuk merumuskan dan menentukan kebijakan anggaran dengan skala prioritas tahun 2018 agar mendapatkan hasil secara lebih optimal sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Malang.

Sehubungan dengan Pemandangan Umum Bersama    Fraksi-Fraksi DPRD, beberapa jawaban atau tanggapan Bupati Malang diantaranya adalah sebagai berikut;

1.    Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal diantaranya perkembangan ekonomi global, nasional serta kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan. Tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang sebesar 5,6% masih lebih tinggi bila dibandingkan nasional sebesar 5,4% dengan kontribusi dominan pada  sektor  pertanian  dan  industri  yang  berbasis  pertanian. 

2.     Terkait penurunan pendapatan sebesar 32,87%, dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang sebelumnya dialokasikan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp185.678.600.000,- Harus dipindahkan pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah anggaran pendapatan yang sama karena belum ada penetapan dari Pemerintah Pusat terkait alokasi BOS tahun 2018.

3.    pengentasan kemiskinan merupakan agenda utama pembangunan di Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Adapun  strategi untuk pengurangan kemiskinan diarahkan dengan memanfaatkan potensi yang ada baik Sumber Daya Manusia maupun SDA yang diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitasnya, dengan tetap mengacu pada 20 indikator kriteria kemiskinan.

4.    Perencaaan belanja pada masing-masing Perangkat Daerah, penyusunan APBD telah dilandasi oleh prinsip-prinsip yaitu : 1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2) tertib, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 3) tepat waktu, 4) transparan, 5) partisipatif, dan 6) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Setelah disampaikannya Jawaban Bupati Malang, tahapan selanjutnya secara rinci RAPBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama dengan  Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (a6)