Berita Terkini

Rapat Paripurna Terbuka
26-10-2017 09:20

Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan PU Terhadap Raperda APBD Tahun 2018

Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang Rabu 25/10 menyampaikan PU (Pemandangan Umum) Terhadap Raperda APBD Tahun 2018. Dalam Kesempatan itu PU Fraksi disamapaikan secara bersama yang disampaiakan oleh Juru Bicara Dra. Kholis Bidajati, MM.

“ Penyusunan Rancangan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang pada akhirnya termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2018, harus selaras dimana sejak awal penyusunan sudah harus melibatkan peran masyarakat, baik yang diaspirasikan melalui kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional disamping mempertimbangkan pokok-pokok Pikiran DPRD, “ tuturnya.

Mencermati Raperda APBD Tahun 2018 fraksi-fraksi tentu memperhatikan aspirasi masyarakat dan permasalahan secara umum yang terjadi agar kegiatan dan anggaran akan sesuai dengan harapan masyarakat  di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Fraksi-fraksi memberikan beberapa saran atau beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh Saudara Bupati beserta jajarannya sebagai berikut :

1.       Terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang Tahun 2018 yang berkisar antara 5,24% hingga 6,41%, dimana angka tersebut merupakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional. Fraksi-fraksi minta penjelasan dan dasar dalam penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Sehubungan dengan perangkaan yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam pidatonya pada Rapat Paripurna yang lalu tanggal 18 Oktober 2017 dimana target Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 32,87% dikarenakan tidak memberikan target untuk Retribusi Ijin Usaha (HO) karena ada perubahan Regulasi dan karena ada pengalihan Pendapatan BOS dari Pusat.

2.         Harapannya perlu adanya inventarisasi ulang potensi-potensi pendapatan di wilayah Kabupaten Malang baik secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Dalam hal Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah juga Retribusi Daerah, diharapkan dapat lebih memacu pos-pos yang masih bisa dioptimalkan. Potensi Pariwisata secara profesional, dengan meningkatkan SDM Pengelola dan Manajemen Pengelolaannya.  sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada semua sektor diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang.

3.         Pada saat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Tahun 2018, Badan Anggaran dan Tim Anggaran sudah sepakat bahwa acuan untuk Perangkaan APBD Tahun 2018 adalah dari Angka Perubahan APBD Tahun 2017. Karena itu dihimbau agar hasil kesepakatan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan.

4.       Upaya pengentasan kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran juga tetap  harus menjadi perhatian utama. Sehingga di Masing-masing Perangkat Daerah memiliki Program terkait dengan Prioritas Pembangunan tersebut.

Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2018 yang ketiga yaitu “Penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal”. Hal ini dapat dilakukan contohnya dengan lebih mengoptimalkan kelompok Budidaya Ikan, dan Kelompok-kelompok UKM di Masyarakat.

Pada Pos Belanja masing-masing Perangkat Daerah, kami menghimbau dalam perencanannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip Anggaran sebagai berikut: Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran; Disiplin Anggaran; Keadilan Anggaran; Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; dan Disusun dengan Pendekatan Kinerja. Efisiensi pada Pos Belanja Langsung diharapkan tetap mempertimbangkan skala prioritasnya, artinya kami tidak menginginkan ada beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan namun terkendala karena anggaran yang belum disiapkan.

5.   Karena Pemerintah menginstruksikan Anggaran untuk Pendidikan sebesar 20 % dan Pemerintah Kabupaten Malang telah menganggarkan 35% lebih, artinya layak para Pelajar memperoleh Fasilitas Pendidikan. Namun pada kenyataannya masih banyak untuk memenuhi fasilitas-fasilitas tersebut Komite melakukan pungutan-pungutan dengan dalih Pembangunan dan fasilitas kebutuhan Siswa.

6.       Untuk urusan kesehatan sudah dianggarkan sebesar 10,26 %. Namun demikian perlu adanya sinkronisasi antara Rumah Sakit dan BPJS karena masih sering dijumpai bahwa Pelayanan Pasien BPJS tidak mendapatkan Pelayanan yang layak dari Rumah Sakit. Juga perlu pendataan ulang yang maksimal untuk masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

 Kami mengharapkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk dapatnya direalisasi pada Perangkat Daerah yang sudah ditunjuk, “ Kata Kholis Bidajati diakhir-akhir sambutannya. (a6)