Berita Terkini

Audiensi Komisi A dengan Apdesi
26-10-2017 09:19

Surat Dari Kemendagri Tidak Bisa Dijadikan Dasar Hukum Percepatan Pilkades Serentak 2019

Turunnya Surat dari Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Malang dengan nomor surat; 273/4300/SJ tertanggal 19 September 2017, ternyata tidak bisa dijadikan dasar hukum percepatan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan pilkades serentak tahun 2019 dapat dimajukan pada tahun 2018 agar tidak mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu. Saat ini surat tersebut beredar luas di sosial media dan menjadi polemik di kalangan kepala desa dan masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Malang Rabu 25/10 menggelar Rapat dengar pendapat dengan  Komisi A di Ruang Banggar.

Ketua Komisi A Drs. Didik Gatot Subroto menjelaskan bahwa Surat dari KaBiro Hukum Kemendagri bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik UU, PP maupun Perda tentang Desa dan Pemilihan Kepala Desa, dimana dalam regulasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa calon kepala desa terpilih dapat dilantik paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan Pilkades. Sedangkan dalam Surat tersebut disebutkan pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan sampai dengan habis masa jabatan kepala desa bersangkutan. Dia juga menambahkan bahwa pihaknya telah melaksanakan konsultasi ke pusat berkaitan dengan masalah tersebut.

Sementara itu Anggota  Komisi A  Ziaulhaq, M.Ap juga melontarkan pernyataan serupa, pihaknnya juga telah melaksanakan kajian dengan akdemisi bahwa surat dari Kabiro Hukum Kemendagri tersebut lemah secara hukum. “ Tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan maupun mengajukan anggaran untuk biaya pilkades, karena surat itu merupakan surat balasan dari Bupati, surat dibalas surat, “ tuturnya.

Dalam kesempatan itu Komisi A memberikan saran pelaksanaan Pilkades 2018 bisa dilaksanakan pada tahun 2018 sebelum pelaksanaan Pilgub Jatim, pasalnya jumlahnya relatif sedikit yakni kurang lebih 30 desa, sementara yang masa jabatan habis 2019 pelaksanaan pilkades dilaksanakan setelah pemilu 2019. Namun demikian untuk menyamakan persepsi dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan kembali bersama dengan Sekda, Kabag Hukum, DPMD dan Pengurus Apdesi. (a6)