Berita Terkini

Rapat Paripurna Terbuka
05-10-2017 09:51

Pimpinan DPRD Bersama Bupati Malang Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018

Setelah beberapa hari sebelumnya dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang, akhirnya Pimpinan DPRD dan Bupati Malang menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna Rabu 4 Oktober 2017.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Siadi, SH, diawali penyampaian Laporan atas Atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 oleh juru bicara DPRD Amarta Faza, ST, selanjutnya disampiakan sambutan Bupati Malang yang diwakili oleh Wakil Bupati Drs. HM. Sanusi, MM.

Adapun asumsi dan perangkaan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, meliputi: Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp3.606.510.911.603,96 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp489.326.953.004,96 Dana Perimbangan sebesar Rp2.367.186.768.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp749.997.190.599,00. Sementara itu dari sisi Belanja Daerah sebesar Rp3.746.952.475.259,71 yang terbagi pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.107.436.842.919,71 dan Belanja Langsung  sebesar Rp1.639.515.632.340,00.

Sementara itu, dari sisi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp161.441.563.655,75; sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.000.000.000,00  untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00, kemudian untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp1.000.000.000,00.

Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD yang telah disepakati ini digunakan sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku pengguna anggaran untuk penyusunan RKA-PD. Selanjutnnya Perangkat Daerah akan segera menyusun RKA-PD sebagai bahan untuk menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2018, ada beberapa hal yang menjadi penekanan oleh Badan Anggaran adalah sebagai berikut :

  1. Diharapkan Penyerapan Anggaran dapat dilakukan secara Optimal sesuai Program dan Kegiatannya
  2. Dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan terdapat pembaruan manajeman Aparatur dan Manejemen Keuangan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah sehingga dapat mencapai target yang sudah direncanakan
  3. Sehubungan dengan Pemerataan Program Pembangunan di Kabupaten Malang diharapkan selalu mengedepankan skala prioritas.
  4. Program Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan  tetap menjadi Kebutuhan Dasar sehingga diharapkan selalu memberikan inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanannya. (a6)