Berita Terkini

Rapat Paripurna Terbuka
11-07-2017 13:12

Dewan Sampaikan Raperda Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota

DPRD Kabupaten Malang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Tentang  Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna Terbuka Senin 10/7 yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Forpimda, Sekda serta Kepala Perangkat Daerah serta Camat.

Nota Penjelasan Raperda tersebut di atas disampiakan oleh Juru Bicara DPRD Sih Purwiningtyas Tutik, SH, adapun yang melatarbelakangi inisiatif dewan menyampaikan produk hukum itu adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait dengan Raperda tersebut disampaikan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, bahwa Kabupaten Malang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana didalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa ”Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”, hal ini yang mendasari DPRD menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedua, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak lagi dimasukan ketentuan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan pengadaan tenaga tenaga ahli fraksi serta besaran kompensasinya .

Selanjutnya Raperda ini akan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, “Kami berharap semoga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dibahas dan akhirnya disepakati untuk menjadi Peraturan Daerah, “ tutur Sih Purwiningtyas Tutik, SH di akhir sambutannya. (a6)